M.H

Manajemen Ziswaf

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat bersama infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen bagi umat Islam dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah Swt. yang berimplikasi pada bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Manfaat dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dipandang sebagai salah satu sumber daya dan sumber pendanaan umat Islam. Mengingat posisi strategis dan urgensitas ziswaf dalam Islam, maka seyogianya umat Islam mengetahui secara cermat tentang hukum ziswaf dan menyiapkan pengelolaan yang optimal dengan penerapan manajemen berbasis sifat-sifat perennial, yakni dengan sumber daya manusia yang sidik, amanah, tablig, dan fatanah, atau manajemen yang handal, profesional, inovatif, efektif dan efisien, serta mandiri. Kedudukan pengelolaan zakat menempati posisi yang sangat penting dan termasuk kebutuhan yang bersifat daruriyah karena keagungan peran zakat yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. Selain itu, manajemen modern dalam pengelolaan zakat perlu diterapkan agar perekonomian bisa berkembang dan maju secara pesat. Untuk itu, buku ini hadir menjawab kebutuhan umat Islam dalam mengelola ziswaf. Buku ini berisi 1) Manajemen Ziswaf dan SDGs; 2) Studi Manajemen Ziswaf; 3) Metode Manajemen Ziswaf; 4) Politik Ekonomi dan Regulasi Pengelolaan Ziswaf; 5) Implementasi Manajemen Ziswaf; 6) Organisasi Pengelolaan Ziswaf; dan 7) Studi Kasus Pengelolaan Ziswaf dalam Pencapaian SDGs.

Pendidikan Kewarganegaraan

Terbentuknya negara Indonesia tidak sekadar dimulai dari proklamasi tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia perlu memiliki wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan dalam rangka mempertahankan dan merawat eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuju terciptanya situasi yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat. Buku ini ditulis untuk para mahasiswa agar mereka dapat meningkatkan kemampuan menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, dan kesadaran hukum serta keragaman, untuk menjadi generasi yang berkepribadian dan bertanggung jawab. Konten atau materi dalam buku ini sistematis dan komprehensif sehingga layak untuk dimiliki dan dibaca oleh mahasiswa dan semua pihak yang ingin memahami seluk-beluk kewarganegaraan, baik itu dalam konteks akademik maupun praktis. Buku persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

Filsafat Manajemen Pendidikan Islam

Proses pemapanan dan pengembangan suatu disiplin ilmu mutlak diperlukan agar ilmu itu menjadi dewasa, kritis, aktual, dan jelas spe- sifikasinya. Mapan tidaknya suatu bidang ilmu ditentukan oleh pendasaran teoretis, metodologis, dan praktis. Dengan demikian, buku Filsafat Studi Manajemen Pendidikan Islam yang ada di tangan pembaca saat ini bukan semata-mata memenuhi kebutuhan pasar dan mengikuti tren, namun betul-betul memiliki landasan epistemologis yang kuat dan dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu induknya, yaitu Ilmu Pendidikan Islam. Buku ini merepresentasikan tahapan-tahapan bagaimana ilmu manajemen pendidikan Islam menuju ke arah pemapanan dan pengembangan eksistensi dengan pendekatan filosofis. Hubungan yang inheren antara manajemen dengan pendidikan dan Islam didekati berdasarkan karak- teristik filsafat.

Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat

Program penerimaan zakat tidak dapat diarahkan selain kepada peningkatan taraf hidup fakir miskin Q.S.At-Taubah ayat (60). Zakat merupakan poros dan pusat keuangan negara yang meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, penegakan hukum zakat mengikis habis sifat kerakusan, keserakahan, sifat kikir dan bakhil si kaya. Dalam bidang sosial, hukum zakat mengajak orang memiliki kepedulian terhadap orangorang tidak beruntung dan berperan sebagai alat untuk menciptakan persamaan antara kaya dan miskin. Sedang dalam bidang ekonomi, hukum zakat mencegah sifat kapitalisme atau penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Buku Hukum Zakat : Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat ini menunjukkan bahwa implementasi undang-undang pengelolaan zakat (UUPZ) tidak mengganggu kebebasan kehidupan bergaama di Indonesia. Hal yang menyangkut pengantasan kemiskinan dan perwujudan kemakmuran rakyat belum dicapai secara optimal. Indikator potensi zakat Indonesia terbesar di seluruh dunia, tetapi yang dapat dikumpulkan angat minim. Dampaknya, distribusi zakat masih dominan berorientasi konsumtif yang tidak dapat mengangkat taraf hidup orang-orang miskin. Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia

Buku ini merupakan kontribusi penulis dalam menghadirkan beragam masalah perdata yang menjadi kewenangan pengadilan agama di Indonesia. Di antara tema inti dalam buku ini antara lain: Problematika nikah fasid dan hubungannya dengan pembatalan nikah dalam pelaksanaan hukum perkawinan Indonesia. Pengangkatan anak. Harta bersama. Hukum hibah. Wasiat. Hukum waris Islam-studi banding dengan syarat lama dan hukum positif modern. Paradigma baru hukum wakaf. Hukum sedekah. Pengaruh teori receptie dalam perkembangan hukum di Indonesia. Aneka permasalahan tersebut disajikan secara logis dan sistematis dengan memadukan teori dan praktik sehingga mudah diakses oleh para mahasiswa, pencari keadilan, praktisi hukum, dan masyar akat pada umumnya. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya

Sebenarnya di Indonesia wakaf sangat dikenal dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Apabila wakaf dihubungkan dengan konsep tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah seiring sejalan yakni sama-sama untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf. Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Selanjutnya sebuah catatan penting dan menarik saat ini bahwa mekanisme pengumpulan dana wakaf telah bergeser ke online, berbeda dengan metode fundraising (penggalangan dana) wakaf pada zaman dahulu yang dikenal door to door, antar jemput, hard cash representative, dan melalui transfer bank. Pola wakaf yang dahulunya kita kenal baku dan eksklusif pun sekarang mulai berubah. Sekarang ini telah berkembang model baru pengumpulan dana wakaf untuk kepentingan produktif melalui jalur pembelanjaan di situs-situs e-commerce terkemuka di Tanah Air. Misalnya Bukalapak (bukalapak.com) telah menghadirkan official site untuk Dompet Dhuafa dan ACT-Global Wakaf yang memudahkan dan memfasilitasi calon wakif untuk beribadah secara lebih mudah dan produktif. Skema baru fundraising tersebut tentu bukan tanpa kendala sama sekali, terutama jika meninjau status perusahaan dan manajemen e-commerce, mekanisme ikrar/akad wakaf, biaya administrasi transaksi, biaya alih dana, pajak pembelanjaan sebagaimana ketentuan pemerintah, sistem bunga kredit perbankan, arah investasi wakaf produktif, alokasi dan berikut pelaporannya terhadap wakif dan persoalan-persoalan yang perlu dicermati lagi yang akan muncul di kemudian hari sesuai dengan fleksibilitas e-commerce tersebut. Untuk itu, melalui buku yang berjudul Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya ini di antaranya akan menguraikan hal tersebut secara komprehensif berikut pola penanganan dan penyelesaian sengketa wakaf yang saat ini banyak terjadi sengketa wakaf hampir merata di seluruh Indonesia yang ditangani oleh pengadilan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia

Buku Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia yang ada di tangan pembaca sekarang ini ditulis untuk menambah referensi matakuliah Hukum Islam, Hukum Zakat dan Wakaf, dan Hukum Bisnis Islam serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya di bidang hukum zakat dan wakaf di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini terdiri dari 5 bab yang membahas mengenai: Sistem Ekonomi Islam, Hukum Zakat di Indonesia, Hukum Wakaf di Indonesia, Hukum Perwakafan Tanah Milik, dan Penutup. Buku ini sengaja ditulis secara singkat dan jelas supaya mudah dipahami oleh pembacanya. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana

Politik Hukum

Buku ini tersaji berasal dari refleksi pemikiran penulis yang pernah disampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiah dan yang telah diterbitkan oleh majalah hukum seperti Varia Peradilan Mahhamah Agung dan jurnal ilmiah seperti Jurnal Yuvidis yang diterbitkan Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta. Sehingga kemungkinan terjadi lompatan-lompatan pemikiran yang merespons peristiwa hukum konkret, namun demikian tetap dirangkaikan dalam alur pemikiran ilmu hukum. Kajian diawali dengan pembahasan tentang konstelasi politik hukum nasional yang merespons perubahan masyarakat sekaligus menyoroti persoalan-persoalan pembaruan dan transformasi hukum Islam sebagai salah satu unsur dari sistem hukum ke dalam hukum nasional.Ê Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh negara dalam menetapkan hukum mana yang perlu ditetapkan, diganti atau diatur, maka khsusus kajian tentang hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum penulis memulai pembahasan ini dari sejarah pembaruan dan perkembangan hukum perdata Islam sampai dengan pertumbuhan hukum ekonomi Islam dan juga pidana Islam seperti termuat di dalam Qanun Jinayat yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan tentu tetap berada di dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tema-tema yang dipilih dalam buku ini membahas seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan sejarah pembaruan dan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan peraturan hukum serta kelembagaannya. Juga menjelaskan tentang peranan politi hukum dalam membentuk perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam serta ekonomi syariah. Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Buku Ajar Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam

HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI INDONESIA

Hukum Islam dalam praktik pernikahan merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia, dalam rangka mencapai kehidupan yang berdasarkan ketentuan syari'at. Hal ini menjadi penting dalam rangka memenuhi kehendak hukum Islam yang menjadi pegangan hidup bagi umat Islam. Praktik-praktik hukum Islam sehari-hari yang dibahas dalam buku ini, dapat menjadi acuan dalam menjalankan syariat Islam. Karena berdasarkan kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan kesepakatan para ulama yang telah disaring secara teliti dan lengkap. Semoga keberadaan buku ini menambah wawasan para pembaca, terutama kalangan pelajar/mahasiswa yang tentu sangat membutuhkan praktik apa saja yang harus dipahami dalam menjalani hukum Islam terkait masalah-masalah yang mungkin akan terjadi dalam pernikahan. Sehingga sebuah pernikahan tidak melenceng dari ketentuan syariat yang ada dan memiliki dasar hukum yang kuat. Buku ini menjadi penting untuk dibaca oleh dosen, guru, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum, karena para penulis menyajikan hukum Islam dalam praktik pernikahan secara lugas dan luas. Buku ini juga dapat menjadi acuan dalam penulisan berbagai karya ilmiah untuk berbagai keperluan.

Hukum Agraria

Hukum agraria di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat kompleks, ditandai dengan silih bergantinya kebijakan hukum di bidang agraria dari zaman kolonial Belanda, Jepamg hingga berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria tahun 1960. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengetahuan yang menyeluruh, luas, dan terkini untuk memahami ruang lingkup permasalahan hukum agraria di Indonesia. Buku ini mengkaji tentang hukum agraria secara berurutan dan lengkap. Selain mempelajari secara umum asas, teori, definisi dan sejarah peraturan hukum agraria di Indonesia, dibahas hal-hal yang mendasar mengenai kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sebagai peranti lunak dalam mengatasi ketimpangan antara kepentingan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat sebagai pemilik tanah. Buku ini juga mengkaji secara tuntas pengaturan penataan ruang secara luas, misalnya ruang angkasa, ruang bawah tanaha atau Landas Kontinen Indonesia (LKI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai jawaban atas sering terjadinya kesalahpahaman antara Indonesia dengan negara-negara tetangganya, baik dalam landas kontinen, pelanggaran lintas udara, maupun seringnya pelanggran atas penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Selain itu, buku ini juga membahas secara komprehensif kewenangan notaris berdasarkan dengan UU Pemerintahan Daerah, serta pengaturan atas diperkenalkannya warga negara asing dapat memiliki tanah dan rumah tempat tinggal di Indonesia dengan status hak pakai, dan lainlain. Buku yang berkualitas ini patut dijadikan referensi wajib bagi dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam mempelajari mata kuliah hukum agraria, kalangan praktisi hukum, pekerja LSM, para penegak hukum, pengambilkebijakan di bidang pertahanan, dan masyarakat umum.

MANAJEMEN PERSONALIA DAN KEARSIPAN SEKOLAH

Buku ini membahas secara umum tentang MANAJEMEN PERSONALIA DAN KEARSIPAN SEKOLAH yang terdiri dari beberapa BAB, yaitu; BAB I. PENDAHULUAN, BAB II. MANAJEMEN PERSONALIA SEKOLAH, BAB III. KOMPONEN MANAJEMEN PERSONALIA SEKOLAH, BAB IV. MANAJEMEN PERSONEL SEKOLAH (Kepegawaian), BAB V. PROSES PENYUSUNAN PERSONALIA SEKOLAH, BAB VI. PERENCANAAN SDM SEKOLAH, BAB VII. PROSES PERENCANAAN SDM SEKOLAH, BAB VIII. PENGEVALUASIAN RENCANA SDM SEKOLAH, BAB IX. KONSEP DASAR MANAJEMEN KEARSIPAN SEKOLAH, BAB X. PENGORGANISASIAN ARSIP SEKOLAH, BAB XI. PER-ALATAN DAN PERLENGKAPAN KEARSIPAN SEKOLAH, BAB XII. PROSEDUR PENCATATAN DAN PENDISTRIBUSI-AN ARSIP SEKOLAH, BAB XIII. SISTEM PENYIMPANAN KEARSIPAN SEKOLAH, BAB XIV. PENGAWASAN PE-MAKAIAN ARSIP SEKOLAH, BAB XV. KOMPUTERISASI ARSIP

Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Buku "Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan" ini merupakan hasil penelitian penulis. Korporasi merupakan salah satu subyek dalam hukum. Ini menempatkan pertanggungjawaban dalam hukum pidana memiliki kedudukan yang sama dengan subyek hukum manusia atau person. Sayangnya, fakta di lapangan, banyak terjadi kelemahan dalam pertanggungjawaban hukum pidana terhadap subyek hukum Korporasi yang ada di Indonesia. Inilah yang mendorong penulis untuk menjalankan penelitian dengan memfokuskan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana di bidang Perpajakan. Hasil penelitian ini dituangkan dalam buku ini agar dapat memberi informasi bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat pada umumnya terkait tanggung jawab korporasi.

Kebijakan Formulasi Dan Aplikasi Sanksi Pidana Di Bidang Perpajakan Di Indonesia

Kebijakan Formulasi dan Aplikasi Sanksi Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia. Perumusan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang atau Kebijakan Formulasi merupakan tahapan yang penting dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana atau penegakan hukum pidana. Tahap kebijakan legislatif ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa hukum untuk memahami kebijakan formulasi dan aplikasi sanksi pidana di bidang perpajakan di Indonesia. Melalui buku ini, bisa dipahami terkait perbuatan-perbuatan yang dijadikan tindak pidana di bidang perpajakan dan ketentuan-ketentuan sanksi pidananya, baik jenis sanksi, lama sanksi dan bentuk perumusan sanksi dan aplIkasi atau penerapan sanksi pidana terhadap kasus perpajakan.

Perkembangan Seni Lukis Mooi Indië sampai Persagi di Batavia, 1900-1942

Fenomena perkembangan seni lukis Mooi Indie sampai Persagi, selain memberi gambaran tentang berbagai persoalan keberadaan seni lukis itu, juga memperlihatkan pertarungan faham pemikiran kesenian atau kebudayaan secara luas. Pada masa itu terjadi tawar menawar antara Romantisisme dan Realisme, antara Eksotisme dan Kontekstualisme kerakyatan, dan juga antara faham orientasi Barat dan Timur. Berbagai konteks pemikiran itu menjadi lebih penting daripada aliran dan gaya seni lukis seperti Naturalisme, lmpresionisme, Realisme, Ekspresionisme, atau yang lain. Apalagi aliran dan gaya seni lukis tersebut memang diadopsi pelukis-pelukis Indonesia dari Barat. Perkembangan seni lukis modern Indonesia selanjutnya lebih tepat untuk dikonstruksikan sebagai pergulatan faham-faham pemikiran, sesuai dengan perubahan sosiokultural yang bergulir. Dengan kata lain, sejarah seni lukis modem Indonesia harus disusun atas perubahan paradigma estetik yang tumbuh dari konteks-konteks perubahan zamannya sendiri.

Perkembangan Peserta Didik

Proses perkuliahan yang dapat menjangkau kea rah tuntutan tersebut harus didukung dengan berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai, di antaranya tersedianya sumber materi yang representative bagi mahasiswa. Upaya untuk harus harus dapat diwujudkan oleh para dosen dengan jalan membuat materi perkuliahan secara sistematis dan terpadu yang diformulasikan dalam bentuk Buku Ajar Perkuliahan.

Filsafat Hukum

Perbandingan Mazhab Fiqh

Mudharabah

Maqashad Ekonomi Syariah