MA

Politik Hukum Islam di Indonesia

Ideologi (dalam bahasa Arab: al-īdiyūlūjiyah) yang dianut oleh suatu negara akan erat kaitannya dengan tujuan (visi-misi) yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Bidang hukum yang berkaitan langsung dengan tujuan negara adalah politik hukum. politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya bisa berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Jika dilihat dari pengertian politik hukum di atas, maka politik hukum Islam adalah legal policy atau arah hukum Islam yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya bisa berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.

Hukum keluarga Islam di Indonesia

History and development of family law from Islamic perspective in Indonesia.

Solusi problematika aktual hukum Islam

On Islamic religious practices and Islamic doctrines in Indonesia; results of congresses of Nahdlatul Ulama, a conservative Islamic organization in Indonesia, 1926-2004.

Informasi peraturan perundang-undangan (SJDI-Hukum)

Includes the text of selected laws or regulations together with the court's clarification.

Perkembangan hukum perdata dalam dimensi sejarah dan politik hukum di Indonesia

Historical and political aspects of Indonesian civil law and its progress.

Hukum Islam Indonesia

Development of methodological approach to Islamic law studies in Indonesia, 1970-2000.

Pokok-pokok pengertian hukum adat

Pergumulan politik & hukum Islam

Reposition of Islamic court in Indonesian legal system.

Formalisasi syariat Islam dalam perspektif tata hukum Indonesia

Implementation of sharia in the Indonesian legal system from the perspective of Indonesian administrative law.

Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam

Pemikiran yang digagas oleh Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H, sangat relevan untuk dibicarakan sebagai landasan pemikiran dan filosofis dalam meninjau pola hubungan antara negara, hukum, dan agama, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik unik sebagai Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terlebih lagi pasca-1998, arus demokratisasi diikuti dengan semakin berkembangnya proliferasi gerakan Islam. Berbagai permasalahan dan perdebatan kontemporer saat ini, mulai dari wacana pendirian Negara Islam di Indonesia, pengakuan negara terhadap agama dan aliran kepercayaan, berbagai konflik antar umat beragama, proliferasi gerakan radikalisme Islam, penyerangan terhadap penganut agama minoritas hingga munculnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariah, dapat dikembalikan kepada pertanyaan mendasar: bagaimana hubungan antara negara, hukum, dan agama dalam konteks Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, namun tidak menganut baik teokrasi maupun sekularisme. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Manajemen Arsip Perguruan Tinggi

Buku Manajemen Arsip Perguruan Tinggi ini disusun untuk dijadikan bahan bacaan dan penduan bagi semua pihak yang menekuni bidang kearsipan terutama pengelolaan arsip Perguruan Tinggi. Penulis berupaya menyusun buku ini dengan bahasa yang sederhana dan dikemas secara runtun dan praktis agar mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini disusun berdasarkan kajian literatur dan berbagai sumber serta pengalaman penulis dalam mengelola arsip di Universitas Negeri Medan. Semua kajian tentang manajemen kearsipan dalam buku ini dijelaskan dalam 9 bab, yang meliputi konsep dasar manajemen kearsipan perguruan tinggi, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Asip, Jadwal Retensi Arsip, Pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, pengelolaan arsi vital, pengelolaan arsip statis, dan penyusutan arsip. Sebagian besar isi buku pada setiap babnya dikaji berdasarkan konsep dan praktisnya agar dapat dipahami secara konprehensif tema yang dibahas. Selain itu buku ini dapat mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan buku ini.

Manajemen Perpustakaan

Pengembangan Manajemen Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Perancangan Perpustakaan Dari Sudut Sdm Dan Infrastruktur, Pengembangan Koleksi, Community Study Dan Preservasi, Kepemimpinan Dan Motivasi Dalam Manajemen Perpustakaan, Strategi Layanan Perpustakaan Dalam Mengembangkan Budaya Baca, Kepemimpinan Perpustakaan Untuk Mendukung Agilitas Perpustakaan Masa Depan, Cara Pengukuran Kinerja Pustakawan, Layanan Sirkulasi Dan Referensi, Bentuk User Education, Pemanfaatan Artificial Intelligence Untuk Layanan Perpustakaan, Layanan Perpustakaan Berbasis Ai

Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance (kepemerintahan yang baik)

Restructuring the system in the government to create good governance in the implementation of regional autonomy in Indonesia.

Sistem organisasi dan manajemen

Pokok-pokok sosiologi pedesaan

Akuntansi Perpajakan

Penulisan buku ini oleh penulis sebenarnya untuk menambah khasanah penulisan tentang akuntansi perpajakan khususnya untuk perusahaan. Sebab di dalam perusahaan penyajian informasi keuangan tidak lepas dari penyajian akuntansi dan juga perpajakan sehingga dapat diperoleh informasi yang lengkap.

Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan

Ketertiban dan pengawasan

Tridharma perpajakan dan penerapannya dibidang tugas dinas luar

Perpajakan

Regulasi tentang Perpajakan di Indonesia acap kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut terkadang menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Masyarakat non wajib pajak (belum ber-NPWP), seperti pelajar dan mahasiswa pun juga mengalami hal yang sama ketika mempelajari bidang perpajakan pada tahun tertentu dan ketika pada tahun kemudiannya sudah harus melakukan penyesuaian untuk mengetahui pemahaman terkini tentang pajak. Berawal dari hal tersebut buku ini dibuat. Buku perpajakan ini diharapkan mampu membawa masyarakat, pelajar ataupun mahasiswa untuk lebih mendalami regulasi perpajakan dari sisi praktiknya, dengan mengedepankan pemutakhiran peraturan yang terbaru dibidang perpajakan.