S.H.

Dr. M. Syukri Albani Nasution, S.H.I., M.A

Psikologi Hukum

Capita Selecta Perbandingan Hukum

FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER

Pendidikan Pancasila

Pendidikan Kewarganegaraan

PERBANKAN SYARIAH

Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah

Pada awalnya, buku ini adalah disertasi penulis yang berawal dari keinginan untuk membahas berbagai permasalahan dalam pembiayaan murabahah. Salah satunya yakni, pelaksanaan yang kurang transparan. Padahal murabahah merupakan salah satu produk utama bank syariah di Indonesia yang amat kental dengan konsep transparansi, baik di sisi pelaksanaan maupun dari segi prinsip syariah yang melandasinya. Selain itu, praktik perbankan syariah yang ketentuannya berbeda dengan praktik perbankan konvensional, menyebabkan pembiayaan murabahah kurang memberikan perlindungan bagi kepentingan bank syariah dan nasabah. Permasalahan yang berkaitan dengan transparansi dan prinsip syariah dalam pelaksanaan murabahah inilah yang kemudian membawa penulis untuk menghadirkan konsep Transparency Existence Concept (TEC). Konsep ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan perlindungan bagi bank syariah dan nasabah dalam murabahah. Selain gagasan menarik di atas, penulis juga menjabarkan secara komprehensif implikasi hukum pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah, serta faktor pendorong yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan murabahah. Buku ini layak dijadikan buku rujukan penting bagi banyak pihak, khususnya para mahasiswa yang berkecimpung mempelajari hukum perbankan syariah, para dosen pengajar, dan tentunya sangat layak dibaca oleh para praktisi dan pemangku kebijakan perbankan syariah, agar dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi bank syariah maupun nasabah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia

Perbankan syariah secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentan perbankan syariah yang mengatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang masih meragukan keyariahan operasional perbankan syariah selama ini, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim, yang pelaksannnya dilakukan secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah). Pengelolaan perbankan syariah juga berpedoman kepada prinsip Kehati-hatian gunu mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku yang hadir di hadapan pembaca ini sebagai upaya untuk memhami ketentuan hukum perbankan syariah. Oleh karena itu, topik-topik yang dibahas antara lain: - Bank dalam islam; - Bank syariah dalam Sistem Perbankan Nasional; - Implementasi Prinsip kehatia-hatiandalam Perbankan Syariah; - Tata Kelola yang Sehat bagi Perbankan syariah; - Menajegen Risiko Perbankan Syariah; - Rasahia Bank Syariah; - Kesehata Perbankan Syariah; - Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Mellau Basyarnas; - Perkembangan Perbankan Syariah dalam Arsitektur Perkembangan Syariah; - Kiprah Bank Syariah di Indonesia; - Perkembangan Bank Islam di Luar Negri. Buku ini sangat Beguna Bagi akademisi, mahasiswa, klangan perbankan, penegak huku, praktisi hukum, dan pengamat hukum, serta pembaca lainnya dalam mempelajari dan memhami norma dan prinsip hukum perbankan syariah.

Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia Ed 3

Dalam revisi buku ini telah ditambahkan sedikit banyak tentang ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan terutama di bidang perbankan setelah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan di bidang asuransi setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya hingga saat ini. Walaupun di sana sini masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan teknis pada beberapa bab awal (Bab II dan III) dikarenakan adanya kendala dalam pengiriman revisi ke penerbit. Mudah-mudahan dengan diberikannya suplemen dari ketentuan perundang-undangan terbaru khususnya setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan kelemahan tersebut dapat teratasi. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Hukum Perbankan Syariah

Buku hukum perbankan syariah dibuat untuk memenuhi tuntunan kurikulum KKNI dan penyempurna bagi pengajaran mata kuliah, untuk itu peran semua pihak sangat diharapkan dalam menyempurnakan buku ini, kita meyakini buku ini kurang sempurna, kritik dan saran sangat diharapkan demi kemajuan buku ini di masa yang akan datang

Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sistem perbankan nasional Indonesia telah mengenalkan dual banking system, di mana lembaga perbankan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tanpa bunga di samping menjalankan kegiatan usaha secara konvensional (berdasarkan sistem bunga). Di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dual banking system tersebut dilaksanakan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pada waktu itu di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 masih belum diperkenalkan istilah "bank syariah" atau "perbankan syariah" seperti saat ini, tetapi menggunakan istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" sebagai padanan istilah dari "bank Islam". Kini melalui perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 secara tegas diperkenalkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah", "bank syariah", atau "perbankan syariah" yang dapat dipraktikkan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberikan kemungkinan kepada bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional untuk membuka kantor bank tersendiri, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah "melegitimasi sistem islamic windows bagi bank umum konvensional. Sebaliknya, bagi bank umum syariah tidak diberikan "keleluasaan" seperti halnya bank umum konvensional yang dapat pula melakukan praktik sistem islamic window secara berdampingan dengan praktik perbankan konvensional. Dengan diperkenalkannya perbankan nasional berdasarkan sistem islamic window, maka diharapkan secara bertahap industri perbankan nasional dapat membuka, mengubah, dan meningkatkan status kantor bank konvensionalnya dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Buku persembahan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI

Hukum Perbankan

Buku ini memuat pengetahuan mengenai sejarah perbankan di Indonesia, perbandingan bank konvensional dan bank syariah, perbankan syariah di Indonesia, pendirian bank, usaha dan jasa-jasa perbankan, aspek hukum perkreditan bank, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, tindak pidana di bidang perbankan dan money laundering, surat berharga komersial, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Tugas jabatan sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah memberikan kepuasan batin kepada penulis sehingga buku ini sebagai salah satu wujud balas budi penulis terhadap tugas jabatan yang bermartabat, berwibawa, dan penuh tanggung jawab ini. Kemudian juga karena keinginan penulis untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. Buku ini penulis tulis dengan harapan dapat memberi sekadar pegangan pengetahuan di bidang hukum perbankan.

MUQARANAH MADZAHIB Perbandingan Madzhab dalam Hukum Islam

SEBAGAI suluh peradaban, Islam tidak diturunkan di ruang hampa. Sebaliknya, pedoman hidup yang dibawa Nabi Muhammad ini hadir sebagai penyambung dan pembaharu dari tamadun (peradaban) yang saat itu sudah mulai menjauhkan manusia dari nilai-nilai agung ketuhanan dan visi luhur kemanusiaan. Konsep tajdid, nasikh-mansukh, ikhtilaf al-hukm, dan ijtihad dalam Islam adalah bukti empiris bahwa agama ini dilahirkan sebagai solusi untuk mendampingi kehidupan manusia dengan pelbagai persoalannya hingga akhir zaman. Seiring rotasi waktu, persoalan hidup penghuni dunia tak kunjung usai sehingga agama dituntut hadir sebagai pengurai. Karenanya, dalam hukum Islam senantiasa melekat karakter adaptif dan solutif. Jalan keluar (makhraj) yang ditawarkan Islam selaras dan senapas dengan perkembangan dinamika sosial dari masa ke masa. Sebuah visi universal yang sering didengungkan dengan ungkapan shalihun li kulli zaman wa makan. Pada dimensi inilah hukum Islam menampakkan urgensinya sebagai respons untuk menjawab beragam permasalahan sosial kemanusiaan. Jika ditelisik lebih dalam, esensi Islam dengan visi rahmatan lil ‘alamin sejatinya bertujuan mengatur dan menata kehidupan manusia ke arah yang lebih baik dan penuh kemudahan.

Manajemen Keuangan

Berbagai aktivitas bisnis tidak terlepas dari peran sentral manajemen keuangan karena tanpa adanya manajemen keuangan, proses pengalokasian dana akan sulit dan proses produksi menjadi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila manajemen keuangan tidak berjalan dengan baik, perusahaan akan merugi. Untuk itu, dalam mengelola keuangan, perusahaan memerlukan seorang manajer keuangan yang cakap dan ahli. Manajemen keuangan di perusahaan merupakan struktur penting dalam mengolah dana perusahaan karena semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan anggaran tertuju pada manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, iv | Manajemen Keuangan pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN

Buku ini merupakan materi pembelajaran mata kuliah Metodologi Penelitian. Melaluinya diharapkan, mahasiswa dapat menjelaskan keterkaitan ilmu pengetahuan dan pendekatan ilmiah, perbedaan pendekatan ilmiah dan non ilmiah, cara berfikir ilmiah, perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan etika penelitian. Alasan Mempelajari Metodologi Penelitian secara umum dimaknakan sebagai alat atau cara dimana kita melakukan fungsi-fungsi atau aktivitas. Alasan lainnya adalah dalam rangka menemukan atau memperoleh cara terbaik dan sesuai untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang baru dan reliable.

DASAR-DASAR PENDIDIKAN

Buku dasar-dasar pendidikan ini mengulas hakikat pendidikan, landasan pendidikan, asas pendidikan, aliran pendidikan, teori dan pilar pendidikan, lingkungan pendidikan, sistem pendidikan nasional, kelembagaan dan pengelolaan pendidikan nasional dan sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan. Buku ini memuat berbagai pokok bahasan dasar-dasar ilmu pendidikan, yang dapat berguna untuk para pendidik dan anak didik untuk mengetahi pondasi dalam lingkungan pendidikan. Buku ini menyuguhkan bacaan yang relevan dan sangat bagus isinya. Selain itu berbagai argumentasi yang diungkapkan dalam buku ini juga memberikan wawasan lebih bagi pembaca.

DASAR-DASAR PENDIDIKAN

Buku Dasar-Dasar Pendidikan ini merupakan salah satu buku ajar yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam buku ini dibahas mengenai materi pendidikan, landasan pendidikan; manusia dan pendidikan; asas pendidikan; teori-teori belajar; pendidikan sebagai ilmu dan seni; karakteristik peserta didik; sistem pendidikan nasional; dan kurikulum pendidikan Indonesia. Buku ini menyuguhkan bacaan yang relevan dan snagat bagus isinya. selain itu berbagai argunentasi yang diunggapkan dalam buku ini juga memberikan wawasan lebih bagi pembaca.

BUKU AJAR HUKUM PIDANA

Buku ajar ini berisi beberapa hal berkenaan dengan pengertian dan ruang hukum pidana, ruang lingkup berlakunya Hukum Pidana, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia, Ilmu Bantu dalam Hukum Pidana, Penafsiran (Interpretasi) UU Pidana, Tindak Pidana (Delik atau Strafbaarfeit), Pertanggungjawaban pidana (Toerekenings vatbaar heid), serta Pidana dan Pemidanaan

Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan

Buku yang berjudul Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, membahas secara sistematis menjelaskan berbagai konsep yang berkaitan dengan pembentukan karakter, talenta, dan perilaku individu dikaitkan dengan produktivitas kerja. Secara lugas dan menarik buku ini membahas tentang pentingnya pemahaman terhadap kepribadian. Kematangan pribadi dapat dicapai dengan mengenal diri sendiri. Dengan pengenalan diri yang tepat maka diharapkan dapat memperoleh konsep diri yang lebih tepat untuk mengembangkan segi positif. Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.